Anggota Komisi III DPR RI, Taufiqulhadi (F-NasDem)/Foto:Arief/Iw

Anggota Komisi III DPR RI Taufiqulhadi menilai, negara harus ikut terlibat secara maksimal mengantisipasi perkembangan narkoba di negeri sendiri. Selama ini ia melihat, negara masih belum maksimal dalam melakukan tindakan preventif atau pengantisipasian terhadap masuknya narkoba dari luar. Hal tersebut diungkapkannya sesaat sebelum memasuki ruang sidang Paripurna di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (09/1/2018).

“Persoalan narkoba menurut saya akan menjadi lebih besar jika negara tidak mengantisipasinya secara maksimal. Pasalnya, ada 20 negara di dunia yang melihat Indonesia sebagai pasar yang sangat besar,” ujar Taufiq.

Dijelaskannya, bagi pelaku narkoba internasional, Indonesia kerap menjadi pasar yang sangat besar pertama sebagai pasar uji coba, karena banyaknya narkoba jenis baru yang dihasilkan, dan Indonesialah yang kerap dijadikan pasar uji coba bagi jenis narkoba baru tersebut. Ketika proses uji coba dilakukan, maka Indonesia juga akan dijadikan pasar riil atas jenis narkoba baru yang sudah teruji di Indonesia itu sendiri.

Untuk mengatasi hal tersebut, lanjut Taufiq, perlu cara penanganan yang lebih maksimal dari negara. Diantaranya dengan membangun laboratorium nasional yang bisa dijadikan tempat pengujian bagi jenis narkoba baru. Selama ini untuk mengetahui bahwa obat yang dibawa seseorang dari luar negeri itu merupakan narkoba jenis baru, pemerintah atau aparat harus mengirimkannya terlebih dahulu ke Australia, baru mengetahui hasilnya setelah kurang lebih 10 harian.

“Namun dengan adanya laboratorium nasional nanti, maka pemerintah akan langsung mengetahui bahwa obat yang dibawa seseorang dari luar negeri itu merupakan narkoba jenis baru. Oleh karena itu saya mendorong pemerintah untuk bisa membangun lab nasional. SDM dan anggaran kita cukup mampu kok,” ujar Politisi dari Fraksi Partai Nasdem ini.

Selain itu, ditambahkan Taufiq, sejatinya Indonesia sudah memiliki mesin sidik jari atau finger print yang ditempatkan di setiap bandar udara dan pelabuhan tempat keluar masuk warga negara asing. Dengan begitu akan terdeteksi siapa-siapa saja warga negara asing yang sering keluar masuk Indonesia. Dengan demikian akan lebih memudahkan aparat untuk memantau bisnis mereka, terutama yang terkait dengan bisnis narkoba. (ayu/sc)